MUI Medan Gelar Legal Drafting Perda-perda Syariah Untuk Mahasiswa

MUI MEDAN GELAR LEGAL DRAFTING PERDA-PERDA SYARIAH UNTUK MAHASISWA

7 bulan 3 minggu 3 hari 7 jam 51 menit yang lalu 02 Nov 2020 Berita 338
Ket Gambar : Ketua Umum MUI Kota Medan, Prof Dr Mohd Hatta saat membuka acara workshop legal drafting (penyusunan peraturan) khususnya terkait Peraturan Daerah (Perda) syariah untuk mahasiswa di Kota Medan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menggelar workshop legal drafting (penyusunan peraturan) khususnya terkait Peraturan Daerah (Perda) syariah untuk mahasiswa di Kota Medan, Kamis (22/10) di aula Kantor MUI Kota Medan.

Acara yang dibuka oleh Ketua Umum MUI Kota Medan, Prof Dr Mohd Hatta, menghadiri narasumber Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Medan Dr H Ali Murthado, M Hum, Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Dr Syukri Albani Nasution dan Dosen Unimed, Majda El-Muhtaj M Hum.

Menurut Prof Hatta, selama ini MUI banyak terlibat dalam penyusunan perundang-undangan perda-perda syariah dalam membuat naskah akademik. Sehingga nantinya tidak terjadi kesalahfahaman ketika peraturan telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

"Jadi workshop ini sangat penting bagi para mahasiswa agar tahu tahap-tahapan penyusunan perundang-undangan," ujarnya.

Sementara Dr Ali Murthado memaparkan, peraturan perundang-undangan bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. Sementara hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat.

"Dalam pembentukan perundang-undangan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan baik secara lisan/tulisan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar dan diskusi," katanya.

Untuk Perda, lanjut Murthado, sudah banyak beberapa daerah sudah sangat maju dalam membuat Perda. Namun, banyak sekali Perda yang telah dibuat di suatu daerah hanya menjadi dokumen hukum tanpa atau minim implementasi. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap, namun masih sedikit implementasi.
 
"Hal serupa terjadi di sebuah kota, dimana pemerintah dan DPRD telah mengesahkan sejumlah Perda mengenai hak dan perlindungan perempuan dan anak, namun pelaksanaan perda tersebut belum terlihat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penataan dan pengarsipan dokumen Perda agar mudah ditelusuri dan diakses oleh pihak yang membutuhkan," ungkapnya.
 
Untuk faktor yang menjadi penyebab lemahnya implementasi Perda yang telah disahkan, dikatakan Murthado, karena masih terbatasnya kemampuan dalam membuat Perda. Dalam beberapa kasus, banyak Perda yang meniru Perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi lokal di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan suatu Perda karena ketidaksesuaian situasi dan kondisi setiap daerah.
 
"Ketidaksesuaian Perda dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Hal ini berdampak pada timbulnya Perda yang diskriminatif SARA. Dalam beberapa kasus lain, pembuatan Perda tidak sesuai rencana dan tidak disepakati dalam Properda (Program Peraturan Daerah) atau Prolega (Program Legislasi Daerah)," ucapnya.

Syukri Albani Nasution, menyatakan, untuk Perda syariah merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang secara langsung maupun tidak langsung terkait. Ada kalanya ada terkait langsung dengan hukum Islam. Tetapi, ada pula yang sesunguhnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan hukum.

Dari data menunjukkan ada tujuh kategori perda syariah di Indonesia yakni perda terkait dengan moralitas, perda yang terkait dengan kebijakan zakat, infaq, dan shadaqah, perda dengan pendidikan Islam, Perda yang terkait dengan pengembangan dan Perda tentang keimanan seorang Muslim, Perda tentang busana muslim serta perda syariah.