Legalisasi Hukum Islam di Indonesia

LEGALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

3 bulan 3 minggu 2 hari 5 jam 7 menit yang lalu 25 Jun 2021 Artikel227
Ket Gambar :

Syari’at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syari’at terbatas dalam firman Allah dan sabda rasul-Nya. Nash-nash yang terdapat pada keduanya banyak yang masih bersifat global dan umum sehingga perlu interpretasi lebih lanjut.

Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syari’at tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah swt yang terdapat dalam syari’at tersebut. Dari sinilah muncul fiqh (hukum Islam) sebagai sebuah hasil ijtihadi dari ulama (fuqaha) dalam memahami kedua sumber ajaran Islam agar lebih dapat membumi dan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat.

Fiqh sebagai sebuah hasil pemikiran tentu saja relatif kebenarannya dan tidak sakral. Inipun diakui oleh para imam Mujtahid yang menghasilkan produk hukum tersebut. Karenanya, apabila dikemudian hari pendapat-pendapat mereka tidak sesuai dengan semangat syariah Islam (maqashid syari’ah) dan kehilangan relevansinya dengan kondisi ruang, waktu dan keadaan, maka pendapat mereka harus dipertanyakan, dikaji ulang dan bila perlu dirubah dengan tentu saja berdasarkan pada kedua sumber utama ajaran Islam, Alquran dan sunnah. 

Dalam kasus Indonesia, ada sebuah upaya untuk melegeslasikan fikih (hukum Islam) ke tatanan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Ini dimaksudkan agar seluruh umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di negeri ini mengamalkan ajaran agamanya dengan mendapatkan legalitasnya dari pemerintah. Pelegeslasian ini diperlukan, agar hukum Islam dijalankan tidak hanya sekadar kesadaran pribadi dan keyakinan tapi telah bersifat mengikat dan memaksa, sehingga yang tidak menjalankannya akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. 

Terjadi pasang surut perkembangan dan penerapan Hukum Islam di Indonesia mulai masa kerajaan-kerajaan sebelum penjajahan Belanda, masa penjajahan Belanda, era kemerdekaan dan hingga masa reformasi saat sekarang ini. Karena bagaimanapun Islam tidak dapat dipisahkan dari Hukum Islam. Di manapun Islam itu berada, secara inheren Hukum Islam ada dan diamalkan. Pengamalan ini bisa saja dilakukan atas kesadaran pribadi atau karena dipaksakan oleh lembaga Pengadilan dalam segala bentuknya yang memaksa berlakunya hukum Islam itu. Dengan demikian di manapun Islam itu berada, hukum Islam itu akan selalu dijumpai.

Untuk menyahuti kesadaran masyarakat Indonesia, dan memenuhi kebutuhan mereka tersebut, Hazairin misalnya pernah menyarankan upaya mensistematisasi hukum Islam Indonesia, dengan cara menyusun hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Dia berpendapat bahwa hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia selama ini kebanyakan adalah ajaran fiqh yang sarat nilai adat kebiasaan bangsa Arab atau Timur Tengah, karena kenyataan hukum fiqh yang dikembangkan di Indonesia ini terasa kurang sesuai dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Pandangan seperti ini pernah juga dikemukakan oleh Hasby Assidieqy, dengan tema kembali kepada Alquran dan Sunnah, dan keindonesiaan.

Pada awal tahun 1950-an, Hazairin menawarkan konsep Mazhab nasional. Walaupun bertulangpunggungkan mazhab Syafi’i, mazhab nasional membatasi ruang lingkupnya pada hukum-hukum non-ibadah yang belum dijadikan undang-undang oleh negara. Pada tahun 1987, Munawir menawarkan kaji ulang penafsiran hukum Islam, dengan menekankan pada perubahan ‘urf, maslahat dan mafsadat –yang populer sebagai “Reaktualisasi Hukum Islam”, walau Munawir menyebutnya “Dinamika Hukum Islam”. Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid mengemukakan gagasan “Pribumisasi Islam” dan Masdar F. Mas’udi menawarkan konsep “zakat sebagai pajak”. Jauh sebelum teori-teori keindonesiaan hukum Islam muncul, pada tahun 1940, Hasbi As-Shiddieqy sudah mengemukakan gagasan tentang perlunya “pembentukan “Fiqh Indonesia”, yang pada tahun 1961 ia definisikan sebagai “Fiqh yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia”.

Dari mulai Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengungkapkan perlunya pembentukan fikih Indonesia, dilanjutkan dengan Hazairin yang mengungkapkan konsep mazhab nasionalnya, lalu kemudian pada era Orde Baru, Munawir Sjadzali dengan konsep reaktualisasi ajaran Islamnya mendorong semakin cepat laju pelegeslasian hukum Islam di Indonesia. Munawir Sjadzali, sebagai Menteri Agama pada masa itu, bersama dengan beberapa tokoh- yang salah satu di antaranya adalah Busthanul Arifin- berusaha untuk mewujudkan beberapa konsep yang dicetuskan para tokoh tersebut yang mengarah pada satu nilai ‘hukum Islam Indonesia’. Usaha ini diaplikasikan lewat perjuangan pelegeslasian hukum Islam di Indonesia.

Hasil dari proses legislasi hukum Islam ini pada masa awal terlihat dari Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Intruksi presiden No. 1 / 1991 tentang Kompilasi hukum Islam yang berlaku dan menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan seluruh Peradilan Agama di Indonesia.

Heri Firmansyah, MA

Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Kota Meda