Umat Diminta Kontrol Perda Syariah Wujudkan Masyarakat Rahmatan Lil 'Alamin

UMAT DIMINTA KONTROL PERDA SYARIAH WUJUDKAN MASYARAKAT RAHMATAN LIL 'ALAMIN

1 bulan 1 minggu 1 hari 5 jam 4 menit yang lalu 20 Okt 2020 Berita 27
Ket Gambar :

Umat Islam di Kota Medan diminta untuk mengontrol peraturan daerah (Perda) syariah yang ada seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014  Tentang Wajib Belajar Madrash Diniyah Takmiliyah  Awaliyah (MDTA) dan Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Pasalnya, implementasi kedua perda tersebut masih jauh dari harapan, padahal kehadiran perda untuk menciptakan masyarakat yang Rahmatan Lil 'Alamin.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Prof Dr Mohd Hatta mengatakan, perda-perda terkait syariah pada hakikatnya Islam memberikan kesempatan yang luas pada umatnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya kepada pemerintah dan pemerintah menunjukkannya dengan pembentukan perda.

"Adanya perda membuat masyarakat juga merasa aman dan terlindungi oleh pemerintahnya. Harusnya perda syariah tersebut terlaksana sesuai dengan isi perda yang telah disetujui dan dibentuk DPRD bersama kepala daerah," ujarnya saat menjadi narasumber diacara Sosialisasi Perda Kota Medan kegiatan keislaman oleh Dewan Pimpinan MUI Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan, Senin (19/10).

Dikatakan Prof Hatta, perda-perda konsepsi Islam yang ada juga guba mewujudkan masyarakat madani merujuk pada aktualisasi niilai-nilai Islam dalam al-Qur’an yang diterjemahkan Rasulullah SAw, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah.
"Dari hal ini, maka masyarakat madani bisa dikatakan sebagai masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dimana
pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya," kata Prof Hatta.

Sementara Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan, Dr Hasan Matsum MAg, dalam materinya, mengatakan, Perda nomor 5 tahun 2014 tentang wajib belajar MDTA sangat perlu disosialisasikan. Sebab wajib belajar MDTA berfungsi memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau yang sederajat kecuali Sekolah Dasar Islam Terpadu.

"Jika MDTA ini ada, kita berharap lima tahun ke depan, anak-anak sudah melek Alquran, dengan demikian tingkat religius anak-anak di Medan juga akan semakin tinggi. Jika mereka sudah paham isi Alquran, diharapkan tawuran yang kerap terjadi antarsekolah pun bisa berkurang. Karena itu kita minta Pemko Medan agar mengeluarkan Perwal untuk MDTA agar Perda ini bisa segera diterapkan,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Dr Syukri Albani membedah Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Menurutnya, dalam Al Quran sangat banyak ayat yang menjelaskan tentang makanan yang boleh di makan  salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Selain dari ayat di atas masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang makanan yang halal, salah satunya.

"Tujuan dari Perda ini sangat penting yakni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, keselamatan, dan kepastian hukum ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal dan higienis," tuturnya.